image image image
The Kingdom of Butterfly Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, kaya akan jenis kupu-kupu “The Kingdom of Butterfly”.
The Spectacular Tower Karst Kawasan karst Maros-Pangkep terkenal dengan "tower karst"-nya, berupa bukit-bukit karst sisa pelarutan dan erosi yang berbentuk menara dengan lereng yang terjal tegak atau menggantung.
The Adventurer Paradise Kawasan Karst Maros-Pangkep seluas ± 40.000 Ha merupakan kawasan karst terluas dan terindah kedua di dunia setelah Cina, dan seluas ± 20.000 ha menjadi bagian dari ± 43.750 ha kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kawasan ini merupakan surga bagi para petualang.
Artikel

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Menapak Langkah Menuju Kemandirian

Giant Label TN.BABUL.

Kawasan konservasi hingga saat ini masih sering dianggap sebagai pengguna dana yang tak mempunyai return yang nyata dan dapat diterima dalam jangka waktu pendek. Upaya-upaya pengelolaan kawasan konservasi memang menyerap dana yang tidak bisa dibilang sedikit. Tapi, mungkin, kenyataan sekarang justru berbalik. Kawasan konservasi justru diyakini bisa menjadi kawasan yang produktif. Jika ditata dan dikelola dengan benar, maka setidaknya upaya-upaya konservasi dapat membiayai dirinya sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jelas disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya didefinisikan sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya konservasi ini diimplementasikan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dari sederetan pernyataan mendasar tersebut, maka pemanfaatan merupakan kata kunci bagi pendayagunaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar mampu dikelola secara bijaksana dan produktif. Lantas, bagaimana dalam pengimplementasiannya di lapangan?
Wacana mengarahkan pengelolaan kawasan konservasi menuju kemandirian sudah sejak lama didengungkan. Taman Nasional sebagai kawasan konservasi yang dinilai memiliki sistem pengelolaan paling fleksibel kemudian disiapkan untuk mandiri.

Kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, taman nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam definisi tersebut sangat jelas, bahwa taman nasional memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan usaha yang produktif melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.

Pola zonasi pada taman nasional membuka ruang seluas-luasnya terhadap kegiatan pemanfaatan secara optimal dan bijaksana sumber daya alam hayati dan eksostemnya. Tak hanya peluang atas pendapatan retribusi dan perijinan masuk kawasan, akan tetapi diversifikasi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam dapat menjadi peluang usaha lain yang produktif dan mampu memberikan keuntungan lebih. Misalnya saja, pengusahaan cinderamata, penyewaan peralatan, pengelolaan jasa pemandu lokal, penyelenggaraan acara dan jasa lainnya.

Berbagai langkah menuju terciptanya taman nasional yang mandiri telah mulai dirintis. Tahun 2005, Direktorat Jenderal PHKA menunjuk 21 taman nasional sebagai taman nasional model. Pembentukan ini ditujukan untuk mempersiapkan infrastruktur dan kelembagaan pengelola taman nasional agar mampu lebih berdaya guna dan mampu menggalang pendanaan secara mandiri.

Taman Nasional (TN) Bantimurung Bulusaraung sepertinya boleh berbangga. Di tengah terengah-engahnya taman nasional lain digagas dan dipersiapkan untuk berdikari melalui inisiasi taman nasional model, TN Bantimurung Bulusaraung justru bersiap membuat loncatan baru dan terus melaju hingga menyamai bahkan hampir melampaui taman nasional model.

Bersama-sama dengan TN Komodo dan TN Bromo Tengger Semeru yang merupakan dua taman nasional ‘senior’ dan telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Model, TN Bantimurung Bulusaraung menjadi satu-satunya taman nasional non model yang diprioritaskan oleh Direktorat Jenderal PHKA untuk mengusulkan penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Jika menilik kondisi ke-21 taman nasional model yang telah dipersiapkan sejak tahun 2005 dengan modal dan kesiapan yang berbeda-beda, maka TN Bantimurung Bulusaraung yang bisa dikatakan sebagai salah satu kawasan konservasi yang paling ‘bungsu’, justru memiliki modal yang cukup kuat. Sejak awal penunjukkannya, Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Bantimurung Bulusaraung telah selesai disusun dan disahkan. Dari segi status hukum, meskipun baru bermodalkan Penunjukkan kawasan, namun penataan batas kawasan hingga akhir tahun 2009 telah mencapai 90,44%. Diharapkan pada akhir 2010 tata batas kawasan ini telah temu gelang, sehingga proses penetapan kawasan bisa segera diselesaikan. Demikian pula dengan sistem zonasi kawasan, telah disusun dan siap dikonsultasi-publikan pada pertengahan tahun 2010 ini. Sistem zonasi tersebut ditargetkan dapat selesai dan ditetapkan pada awal tahun 2011.

Dan yang terpenting adalah dari segi pendapatan. Tingkat kunjungan pada kawasan wisata Bantimurung sangatlah tinggi. Primadona kunjungan wisata di Propinsi Sulawesi Selatan ini memiliki tingkat kunjungan rata-rata tahunan hingga mencapai 600.000 pengunjung. Sungguh fantastis. Dengan tingkat kunjungan tersebut, maka tak heran jika pengelolaan wisata alam Bantimurung ini setiap tahunnya bisa meraup penghasilan hingga Rp. 3 Milyar. Pengelolaan kawasan wisata tersebut sampai tahun 2009 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Seiring dengan terbentuknya Balai TN Bantimurung Bulusaraung sejak April 2007, penataan wisata pada kawasan wisata Bantimurung tersebut terus digagas hingga tercapai kesepakatan sharing peran pengelolaan dan pendapatan pada pertengahan tahun 2009. Serangkaian persiapan perangkat pendukung legilslasi di tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, hingga akhirnya siap untuk diimplementasikan secara bertahap mulai Januari 2010. Terhitung sejak Januari hingga April 2010 ini setoran PNBP Balai TN Bantimurung Bulusaraung telah mencapai Rp. 313.392.500,- dari target pendapatan sebesar Rp. 1,174 Milyar selama tahun 2010.

Itu baru merupakan pendapatan dari pungutan karcis masuk di satu objek wisata saja. Dengan didukung adanya kesepakatan bersama antara Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Menteri Kehutanan No. KS.001/1/25/MKP/2008 dan PKS.5/Menhut.IV/2008 tentang Percepatan Pariwisata Alam di Kawasan Hutan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh dikeluarkannya Keputusan Bersama Direktur Jenderal PHKA dengan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata No. KB-01/KS.001/DPDP/DKP/2009 dan No. SKB.1/IV-PJLWA/2009 tentang Percepatan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi, yang menunjuk 5 taman nasional (TN Betung Kerihun, TN Danau Sentarum, TN Bunaken, TN Bantimurung Bulusaraung, dan TN Gunung Rinjani) sebagai lokasi prioritas kerjasama. Patut disyukuri, bahwa TN Bantimurung Bulusaraung terpilih dan masuk di dalam kerjasama tersebut. Dengan demikian maka peluang intensifikasi dan pengembangan objek wisata lain pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung semakin luas terbuka.

Tak dapat dipungkiri, bahwa kemajuan pengelolaan dan peluang-peluang strategis itulah yang kemudian mendasari keputusan Direktorat Jenderal PHKA memilih Balai TN Bantimurung Bulusaraung sebagai salah satu taman nasional yang diprioritaskan untuk mengajukan usulan penerapan PK-BLU.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Organisasi BLU memiliki keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Secara otonom BLU dapat mengelola pendapatannya sendiri, baik yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), hibah, bantuan, maupun hasil usaha legal lainnya yang dijalankan oleh lembaga, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, profesionalisme, kemandirian dan integritas dalam tata kelolanya.

Roda BLU dapat dijalankan oleh Pegawai Negeri Sipil maupun oleh tenaga profesional yang direkrut atas pertimbangan kebutuhan peningkatan efektifitas lembaga. Singkatnya, BLU didasarkan pada fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan akuntabilitas yang jelas, yang dijalankan oleh manajemen operasional yang lentur.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa dengan menggagas usulan penerapan PK-BLU ini, TN Bantimurung Bulusaraung telah bersiap untuk menapakkan diri menuju kemandirian. Penerapan PK-BLU akan berimplikasi pada fleksibilitas dan keleluasaan Balai TN Bantimurung Bulusaraung untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat (baik masyarakat luas sebagai konsumen, maupun masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat ikut berperan sebagai pelaku usaha/produsen) dalam rangka turut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Persyaratan substantif usulan PK-BLU sekiranya telah dapat dipenuhi. Balai TN Bantimurung Bulusaraung merupakan pengelola kawasan konservasi yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, baik secara langsung melalui pelayanan publik kepada pengunjung yang melakukan berbagai kegiatan di dalam kawasan, maupun tidak langsung melalui pengelolaan kawasan konservasi yang memberikan manfaat langsung dan tak langsung bagi peri kehidupan manusia secara luas.

Persyaratan administratif, yang meliputi pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; pola tata kelola; rencana strategis bisnis; laporan keuangan pokok; standar pelayanan minimum; dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen, secara umum telah dipenuhi Balai TN Bantimurung Bulusaraung dan diajukan ke Ditjen PHKA untuk diproses lebih lanjut. Kendala yang masih mengganjal dalam pengajuan usulan ini adalah belum adanya kesamaan pemahaman tentang Standar Pelayanan Minimum yang harus disahkan oleh Menteri Kehutanan.

Walaupun lambat, namum proses ini sekiranya masih berjalan di Direktorat Jenderal PHKA. Perlu diingat, bahwa bagaimanapun seriusnya UPT menggagas dan mengusulkan penerapan PK-BLU, namun keseriusan dan komitmen Direktorat Jenderal PHKA sebagai otoritas yang lebih tinggi tetap memegang peranan penting, bahkan seringkali menjadi penentu keberhasilan.

Penulis: Suci Achmad Handayani, S.Hut, PEH Pertama pada Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung