image image image
The Kingdom of Butterfly Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, kaya akan jenis kupu-kupu “The Kingdom of Butterfly”.
The Spectacular Tower Karst Kawasan karst Maros-Pangkep terkenal dengan "tower karst"-nya, berupa bukit-bukit karst sisa pelarutan dan erosi yang berbentuk menara dengan lereng yang terjal tegak atau menggantung.
The Adventurer Paradise Kawasan Karst Maros-Pangkep seluas ± 40.000 Ha merupakan kawasan karst terluas dan terindah kedua di dunia setelah Cina, dan seluas ± 20.000 ha menjadi bagian dari ± 43.750 ha kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kawasan ini merupakan surga bagi para petualang.
Berita

Launching Buku di Warkop

LAUNCHING: Suasana peluncuran dan diskusi buku di Kopi Zone

MAKASSAR, FAJAR.CO.ID -- UU Kehutanan menghapus kepemilikan atau penguasaan hutan oleh masyarakat adat. Hutan yang diklaim secara adat diintegrasikan ke dalam hutan negara. Hal tersebut membuat masyarakat adat terbatasi dalam melakuakn aktivitas.

Fakta di atas diulas dalam riset yang dilakukan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat (HuMa) yang kemudian dituangkan dua penulis dari Huma, Agustinus Agus dan Sentot Setyasiswanto dalam sebuah buku berjudul Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan. Buku tersebut secara resmi dilaunching di  Zone Cafe, Selasa 7 Juni.

Buku setebal 138 halaman ini merupakan studi atas dampak pelarangan aktivitas tradisional turun temurun di hutan Menukung oleh Pengelola Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya. Masyarakat Hukum Adaat (MHA) Ketemanggungan Siyai kehilangan hak-hak mendasarnya dalam kurun waktu 20 tahun serta tak dapat menjalankan aktivitas mata pencaharian turun temurun di dalam hutan.

UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 yang terbit sebelas tahun lalu tidak mampu menjadi landasan bagi penyelesaian konflik kehutanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan dan hak-hak masyarakat hutan haruslah memenuhi beberapa syarat dan kriteria yang dibuat sulit untuk dipenuhi. Implikasinya, kegiatan masyarakat dalam hutan akan dianggap ilegal.

Salah satu contohnya sengketa anatara Masyarkat Adat Dayak Limbai, Ketemanggungan Siyai dengan Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya. Dua orang jadi korban krimilnalisasi setelah dipenjarakan akibat dituduh memasuki kawasan hutan nasional tanpa izin. Sementara Kedua orang tersebut menganngap hutan yang mereka masuki adalah hutan milik adat dan izin mereka sudah mereka ajukan kepada ketua adat setempat.

Meski buku Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan mengambil setting di Kalimantan, namun juga mencerminkan persoalan masyarakat adat dengan dinas kehutanan hampir di seluruh Indonesia. Sesuai yang dikatakan Mustam Arif, Direktur Jurnal Celebes yang juga partner HuMa.

Masyarakat yang menetap hutan adat rata-rata sudah ada jauh sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Hal tersebut harus jadi perhatian pemerintah sebelum membuat aturan. "Buku ini mengingatkan bahwa konservasi harus sesuai dengan masalah hak azasi manusia dan penduduk lokal. Ekosistem juga perlu diperhatikan", ungkap Mustam.

Launching dan diskusi buku kemarin dihadiri mahasiswa aktivis peduli masyarakat hutan. Hadir sebagai narasumber mewakili dua penulis dari HuMa, Andi Harianto. Sementara Endang Sukasri dari Dinas Kehutanan dan kepala Taman Nasional Bulusaraung Bantimurung Agus Budiono tampil sebagai pembedah. (aan) (Sumber : www.fajar.co.id)