image image image
The Kingdom of Butterfly Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, kaya akan jenis kupu-kupu “The Kingdom of Butterfly”.
The Spectacular Tower Karst Kawasan karst Maros-Pangkep terkenal dengan "tower karst"-nya, berupa bukit-bukit karst sisa pelarutan dan erosi yang berbentuk menara dengan lereng yang terjal tegak atau menggantung.
The Adventurer Paradise Kawasan Karst Maros-Pangkep seluas ± 40.000 Ha merupakan kawasan karst terluas dan terindah kedua di dunia setelah Cina, dan seluas ± 20.000 ha menjadi bagian dari ± 43.750 ha kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kawasan ini merupakan surga bagi para petualang.
Berita

Peran Swasta Masih Minim Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Hutan/Irma Tambunan.

JOGJA - Peran sektor swasta untuk ikut mengelola kawasan konservasi di Indonesia masih minim. Meski dana CSR (Corporate Social Responsibility) mencapai Rp 20 triliun yang terkumpul dari pengusaha, namun alokasi dana untuk pengelolaan kawasan konservasi juga masih sedikit. Karena itu, kedepannya keberadaan Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) yang bekerja secara independen dan profesional dalam mengelola CSR, sangat dibutuhkan. “Meski sudah banyak dibantu lewat anggaran APBN, LSM, Bank Dunia dan lain sebagainya, namun anggaran untuk mengelola kawasan konservasi masih kecil,” kata Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan Ir Darori MM saat Workshop Partnerhsip: Peran Serta Swasta dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi yang diadakan oleh Fakultas Kehutanan, bertempat di Hotel Hyat Regency Jogjakarta, kemarin  (28/7).

Workshop dihadiri oleh investor, birokrat, akademisi, praktisi serta pemerhati pengelolaan kawasan konservasi tersebut berlangsung dua hari, kemarin (28/7) dan hari ini (29/7). Acara tersebut juga dihadiri Dekan Fakultas Kehutanan UGM Prof Dr Ir Mochammad Na'iem, MAgr Sc dan dibuka Wakil Rektor Bidang Alumni dan Pengembangan Usah UGM Prof Ir Atyanto Dharoko MPhil PhD.

Darori meneruskan, adanya keterbatasan anggaran pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi tersebut berdampak secara langsung pada efektivitas pengelolaan kawasan yang ada.

Dia mengakui memang telah banyak kawasan konservasi yang ditunjuk. Sayangnya, dalam pengelolaannya di lapangan banyak yang belum efektif. Karena keterbatasan pendanaan, kualitas, dan kapasitas SDM pengelola serta dukungan sarana dan prasarana pengelolaan yang kurang memadai.

“Indonesia mengalokasikan 27,2 juta hektar kawasan konservasi di Indonesia. Ini terdiri dari 521 unit. Sampai sekarang, Pemerintah baru sanggup menganggarkan dana sebesar 2,35 dolar Amerika per ha pada tahun 2006. Di tahun yang sama, pemerintah AS telah menganggarkan 76,12 dolar Amerika per hektar untuk kawasan konservasi," paparnya.

Wakil Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menilai pengelolaan kawasan konservasi seperti halnya mengurai benang kusut. Dia menekankan bahwa sangat penting adalah sisi pengawasan yang harus diperketat. Khususnya pemerintah pusat. Sehingga tidak akan muncul kerusakan pada kawasan konservasi itu.

Herman menjelaskan, sejauh ini DPR juga ikut berperan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Yakni melalui penambahan jumlah anggaran. Anggaran pengelolaan kawasan konservasi naik dari tahun ke tahun. Bahkan, di tahun 2012 mendatang  pemerintah bersama DPR menyiapkan anggaran Rp 1,5 triliun untuk pengelolaan kawasan konservasi.

“Pemerintah bersama pihak swasta tidak hanya mengedepankan fungsi ekonomi dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut. Tetapi juga fungsi ekologi dan sosial,” katanya.

Herman mengungkapkan, pada tahun 2006 silam, anggaran untuk ini baru mencapai Rp 600 miliar. Pada tahun 2012 mendatang, pemerintah akan diberi dana Rp 1,5 triliun.

Prof Dr Ir Chafid Fandeli MS, dosen Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan UGM mengatakan pemaknaan privatisasi kawasan konservasi seharusnya mencakup beberapa hal. Yakni seluruh fungsi dan manfaat dari kawasan harus terjamin dalam kondisi bagus, memberi kesejahteraan bagi masyarakat, memberi nilai ekonomi untuk meningkatkan kualitas kawasan dan memberi sumbangan pembangunan.

Chafid juga sempat menyinggung soal privatisasi Taman Nasional. Upaya tersebut sebagai salah satu langkah konservasi kawasan. “Selama ini Taman Nasional merupakan kawasan yang disebut dengan basket benefit, yang belum seluruhnya dikenali dan dimanfaatkan. Taman Nasional merupakan kawasan konservasi yang memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi ekosistem dengan biodiversitasnya dan menjadi representasi ecotype tertentu," ungkap Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM ini.

Terkait peran pihak swasta dalam pengelolaan kawasan konservasi, selaku CEO Sustainable Management, David Makes mengatakan adanya beberapa kendala. Diantaranya masih dijumpainya aturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah serta pungutan 'ganda' yang memberatkan. (hes) (Sumber: www.radarjogja.co.id)