image image image
The Kingdom of Butterfly Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, kaya akan jenis kupu-kupu “The Kingdom of Butterfly”.
The Spectacular Tower Karst Kawasan karst Maros-Pangkep terkenal dengan "tower karst"-nya, berupa bukit-bukit karst sisa pelarutan dan erosi yang berbentuk menara dengan lereng yang terjal tegak atau menggantung.
The Adventurer Paradise Kawasan Karst Maros-Pangkep seluas ± 40.000 Ha merupakan kawasan karst terluas dan terindah kedua di dunia setelah Cina, dan seluas ± 20.000 ha menjadi bagian dari ± 43.750 ha kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kawasan ini merupakan surga bagi para petualang.
Berita

Hanya PLN yang Boleh Tembus Hutan Lindung

Ilustrasi

Palembang - Menteri Kehutanan, H Zulkifli Hasan SE MM, yang tampil dalam pertemuan forum Pemred Jawa Pos (JP) Group beberapa waktu lalu di Palembang menjelaskan, Hutan Taman Nasional dan Hutan Konservasi tidak boleh diutak-atik. Tidak boleh menebang pohon, dan tidak boleh menambang terbuka.

’’Kecuali untuk kepentingan PLN! Kalau untuk listrik negara, untuk kepentingan rakyat, kami izinkan,’’ jelas Zulkifli Hasan. Dalam tiga minggu ini, Menhut sudah meneken 3 izin baru geothermal, panas bumi untuk pembangkit listrik. Satu di NTB (Lombok), dua di Jawa Barat.

’’Peraturan Pemerintahnya baru jadi sebulan ini. Jadi kalau ada investor di bidang geothermal, gas bumi, mikrohidro, dan soal energi sekarang kewenangan ada di saya, dan saya akan buka keran seluas-luasnya untuk dieksplorasi untuk kepentingan rakyat,’’ aku Menhut.

Khusus geothermal, kata dia, apalagi untuk suplai listrik PLN, pihaknya tidak akan mempersulit. ’’Paling lama tiga bulan. Saya berani menjamin itu, karena authority untuk mengeluarkan izin itu ada di Menteri Kehutanan,’’ papar menteri yang juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Tetapi kalau tambang terbuka, seperti batubara, lanjut dia, itu prosesnya panjang dan harus klir.

Pertama, menyangkut kepentingan masyarakat luas, harus ada izin dari bupati, gubernur, menteri ESDM dan kalau berada di kawasan hutan sampai Menhut. Kedua, dampak lingkungannya juga harus dihitung secara cermat Apalagi, lokasi tambang itu berada di perbukitan yang rawan longsor, rawan banjir, dan rawan bencana.

Karena itu, analisis dampak lingkungannya harus benar, tidak boleh error. Kemarin, Menteri Energi Australia juga hadir di kantor Menhut, menanyakan mengapa kali ini izin penambangan lebih rumit, repot dan prosedurnya berbelit. ’’Kalau di wilayah Hutan Taman Nasional dan Konservasi memang susah. Kalau di Hutan Tanaman Industri, tinggal dinegosiasi Business to Business. Kalau kesulitan saya bisa bantu mediasi. Semua harus klir,’’ ungkap Zulkifli.

Bagaimana dengan belasan perusahaan yang memiliki kontrak karya eksklusif itu? Seperti penambangan emas dan tembaga Freeport Indonesia di Tembaga Pura, Timika.

Lalu, PT Inco, pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, PT Newmont Nusa Tenggara di Lombok, dan belasan perusahaan raksasa lainnya? ’’Yang kami lakukan adalah renegosiasi. Memang tidak adil, kalau pajak pertambangan itu hanya Rp 1.000 per kilogram? Itu hanya 0,3 persen dari hasilnya, kurang dari ukuran zakat fitrah 2,5 persen,’’ keluh pemilik sabuk hitam Kyokushin karate itu.

Lama-lama, lanjut dia, sumber daya alam kita bisa habis terkuras, sementara perolehan negara dari sektor itu sangat minim. Tidak sebanding dengan perolehan investornya. Masyarakat juga tidak banyak mendapatkan banyak manfaat dari pertambangan. ’’Inilah yang tengah dibuat program, agar tidak boleh perusahaan itu mengekspor bahan baku. Semua harus diolah di dalam negeri dulu, jika perlu dikirim sudah menjadi bahan jadi.

Dengan begitu value-nya bisa dirasakan semua,’’ paparnya. Bagaimana dengan kebun kelapa sawit? Konon, izin untuk memperluas lahan sawit sering terkendala izin Menhut? ’’Ah, nggaklah! Saya sudah jelaskan di mana-mana, kami justru mendorong pengusaha sawit untuk memperluas lahan, dan menaikkan produksinya. Karena ada 12 juta hektare lahan kosong, dan sudah berizin? Bahkan sudah lama mengantongi izin, tetapi tidak segera digarap. Itu kan sayang sekali?’’ kata Menhut yang dimoderatori Bambang Janu, Pemred Kaltim Post itu.

Yang dilarang, kata Zulkifli, adalah membuka hutan lagi. Apalagi menebang pohon di area Taman Nasional dan Hutan Konservasi? ’’Jadi yang tidak boleh itu merusak hutan. Kalau mengembangkan sawit ya boleh banget. Kita dorong untuk itu. Ditata, diatur yang baik, di tempat yang boleh untuk tanaman industri. Kami pro pertumbuhan yang tinggi, tetapi kami juga harus peduli lingkungan. Kalau hutan itu rusak, biaya rekonstruksinya bisa lebih mahal dari keuntungan usaha itu,’’ jelas dia. Industri Sawit, kata Menhut, akan dibela habis-habisan termasuk melawan kampanye negatif di luar negeri.

Dia beberapa kali ’’bertengkar’’ dengan Greenpeace. ’’Saya tantang mereka! Menhut merusak hutan di mana? Tunjukkan di mana? Kita boleh berdebat di mana saja, termasuk di kantor mereka. Di jalanan juga boleh. Pengusaha nasional, saat menghadapi persoalan di luar ya kita bela, tetapi di dalam negeri tetap harus tertib. Saya tahu sawit kita pernah diisukan mengandung kolesterol! Padahal, hasil penemuan di AS, sawit itu memiliki titik didih paling baik,’’ paparya. (don) (Sumber: www.equator-news.com)