image image image
The Kingdom of Butterfly Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, kaya akan jenis kupu-kupu “The Kingdom of Butterfly”.
The Spectacular Tower Karst Kawasan karst Maros-Pangkep terkenal dengan "tower karst"-nya, berupa bukit-bukit karst sisa pelarutan dan erosi yang berbentuk menara dengan lereng yang terjal tegak atau menggantung.
The Adventurer Paradise Kawasan Karst Maros-Pangkep seluas ± 40.000 Ha merupakan kawasan karst terluas dan terindah kedua di dunia setelah Cina, dan seluas ± 20.000 ha menjadi bagian dari ± 43.750 ha kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kawasan ini merupakan surga bagi para petualang.
Berita

Indonesia tidak Miliki Sistem Kontrol Kesejahteraan Satwa

MI /Rommy Pujianto /vg

DENPASAR--MICOM: Juru Kampanye dari Centre for Orangutan Protection (COP) Daniek Hendarto mengatakan Indonesia belum memiliki sistem yang memadai untuk mengontrol kualitas hidup satwa liar yang dipelihara kebun binatang.

Saat ini, yang ada di dalam kebun binatang hanya mengontrol kuantitas.

"Setiap 3 bulan sekali lembaga-lembaga konservasi ex-situ seperti kebun binatang dan pusat penyelamatan satwa selalu melaporkan jumlah satwa yang masuk dan keluar kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat. Petugas BKSDA kemudian melakukan pengecekan," ujar Daniek, saat ditemui di Denpasar, Sabtu (10/9).

Menurutnya, sistem kontrol tersebut juga tidak dimiliki Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia (PKBSI).

Selama ini PKBSI hanya mengatur kode etik dan tidak memiliki wewenang untuk menghukum anggotanya yang memperlakukan satwanya dengan kejam.

Lagi pula, saat ini tidak seluruh kebun binatang dan pusat penyelamatan satwa menjadi anggota PKBSI.

"Sistem tersebut tidak berpengaruh langsung pada kualitas hidup satwa liar karena para pengelola kebun binatang hanya dibebani tanggung jawab hidup-matinya satwa, bukan kualitas hidup satwa. Dalam banyak hal, satwa liar memang mampu bertahan hidup dalam kondisi yang buruk seperti kurang pakan dan kandang yang tidak memadai," ujarnya.

Ia menyatakan pemerintah semestinya menerapkan sistem kontrol dengan menggandeng seluruh pihak terkait terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan satwa tersebut.

Untuk itu Centre for Orangutan Protection meminta agar Kementerian Kehutanan untuk melakukan kontrol terhadap kualitas hidup satwa liar termasuk orangutan yang dikelola oleh kebun binatang.

Dengan demikian, kasus kematian satwa liar atau gangguan jiwa pada orangutan karena buruknya perlakuan dapat dicegah.

Kementerian Kehutanan harus segera menerbitkan aturan yang memaksa seluruh kebun binatang menjadi anggota PKBSI dan memberikan PKBSI peran yang lebih besar untuk dapat membantu Kementerian Kehutanan melakukan supervisi kualitas pemeliharaan satwa di kebun-kebun binatang, termasuk memberikan rekomendasi hukuman, seperti pencabutan izin.

Kementerian Kehutanan hendaknya membentuk sebuah tim terbang yang bertugas untuk mendampingi kebun-kebun binatang untuk memperbaiki kesejahteraan satwanya.

Kebijakan ini seperti ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia baru-baru ini dan terbukti efektif untuk menolong satwa liar yang diperlakukan buruk di kebun binatang. (OL/OL-10) (Sumber: www.mediaindonesia.com).