image image image
The Kingdom of Butterfly Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, kaya akan jenis kupu-kupu “The Kingdom of Butterfly”.
The Spectacular Tower Karst Kawasan karst Maros-Pangkep terkenal dengan "tower karst"-nya, berupa bukit-bukit karst sisa pelarutan dan erosi yang berbentuk menara dengan lereng yang terjal tegak atau menggantung.
The Adventurer Paradise Kawasan Karst Maros-Pangkep seluas ± 40.000 Ha merupakan kawasan karst terluas dan terindah kedua di dunia setelah Cina, dan seluas ± 20.000 ha menjadi bagian dari ± 43.750 ha kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kawasan ini merupakan surga bagi para petualang.
Berita

PBB Dirikan Kantor Koordinasi REDD+

Hutan /Irma Tambunan.

JAKARTA, KOMPAS.com -- Indonesia dan Norwegia telah membawa kerja samanya dalam perubahan iklim dan penjagaan hutan lebih jauh lagi, sejak penandatanganan surat niat pada Mei 2010.

Pada acara khusus di tengah rangkaian Sidang Umum PBB, 21 September 2011, "REDD+ in Indonesia: Greening Human Development", kedua negara mempresentasikan kemajuan kemitraannya kepada lebih dari 70 negara, sejumlah pemimpin organisasi masyarakat sipil, dan institusi keuangan terkemuka. Kedua negara juga mengajak negara dan lembaga tersebut untuk bergabung dalam kemitraan ini.

Pemerintah Indonesia mengumumkan kelanjutan Satuan Tugas REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus) yang lintas-kementerian dengan mandat sampai Desember 2012. Satuan tugas ini tetap dipimpin oleh Dr Kuntoro Mangkusubroto yang juga Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Kuntoro menantang negara-negara donor dan perusahaan swasta untuk bergerak keluar dari peran tradisionalnya, "Kita harus mulai melihat pendanaan REDD+ sebagai sebuah mekanisme yang menerobos pola official development assistance (bantuan pembangunan resmi). Kita juga harus menemukan jalan di mana dana sektor publik dapat menjadi katalis investasi sektor swasta. Tanpa perubahan ini, usaha kita tak akan berhasil," tutur Kuntoro, Jumat (23/9/2011). 

Selama setahun ke belakang, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk membuat REDD+ berjalan, di antaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 10/2011 yang menunda penerbitan izin-izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut selama 2 tahun, yang dikenal dengan sebutan moratorium, dan peluncuran inisiatif Satu Peta untuk menciptakan satu-satunya referensi peta tutupan hutan dan lahan gambut yang tersedia bagi publik.

Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia, Erik Solheim memuji komitmen Indonesia. "Pertumbuhan hijau yang dimulai Indonesia adalah sebuah langkah berani, dan Norwegia bangga untuk menjadi mitra dalam usaha yang bersejarah ini. Perjalanan masih panjang dan kita bersama belajar secara berkesinambungan. Indonesia sekali lagi berkontribusi pada dunia dengan membagi pembelajaran ini dengan seluruh dunia di sini pada Sidang Umum PBB," katanya. 

Sebelum acara, Kuntoro bertemu dengan Helen Clark, Administrator UNDP (Badan Program Pembangunan PBB), untuk menandatangani Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan PBB untuk mendirikan Kantor Koordinasi PBB untuk REDD+ di Indonesia (UNORCID). Kesepahaman ini membuat mekanisme satu-pintu untuk seluruh sistem PBB dalam mendukung usaha REDD+ Indonesia yang terkoordinasi.  (Sumber: www.kompas.com)