image image image
The Kingdom of Butterfly Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, kaya akan jenis kupu-kupu “The Kingdom of Butterfly”.
The Spectacular Tower Karst Kawasan karst Maros-Pangkep terkenal dengan "tower karst"-nya, berupa bukit-bukit karst sisa pelarutan dan erosi yang berbentuk menara dengan lereng yang terjal tegak atau menggantung.
The Adventurer Paradise Kawasan Karst Maros-Pangkep seluas ± 40.000 Ha merupakan kawasan karst terluas dan terindah kedua di dunia setelah Cina, dan seluas ± 20.000 ha menjadi bagian dari ± 43.750 ha kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kawasan ini merupakan surga bagi para petualang.
Berita

Warga Minta Lahannya Dikembalikan

Ilustrasi.

MAROS, FAJAR -- Pengelola Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (Babul) diminta mengembalikan lahan milik warga seluas satu hektare di kawasan wisata Bantimurung. Pasalnya tanah tersebut dimasukkan dalam kawasan hutan pada 1983 yang kemudian dikelolaTaman Nasional Babul.

Permintaan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat soal tindak lanjut aspirasi masyarakat Desa Samangki, Kecamatan Simbang di Komisi I DPRD Maros. Rapat yang berlangsung Kamis, 29 September tersebut juga menghadirkan pengelola taman nasional dan instansi terkait.

"Kami minta lahan kami seluas satu hektare yang kini terletak dalam kawasan wisata Bantimurung dikembalikan," pinta salah seorang ahli waris, Mursalim.

Alasannya, dia memiliki rinci dan telah menguasai lahan itu sejak 1941. "Setiap tahun kami membayar surat pemberitahuan pajak terutangnya, sehingga kami minta ada solusi jika memang lahan itu tidak bisa dikeluarkan," tegasnya.

Kepala Seksi Pengelola Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, Dedi Asriadi mengatakan, pihaknya hanya bisa memberikan solusi berupa izin pemanfaatan lahan khusus untuk kepentingan objek wisata. "Pemberian izin pemanfaatan lahan dalam kawasan wisata bisa saja diberikan baik untuk perorangan, lembaga atau instansi pemerintah asalkan tujuan untuk pemanfaatannya," katanya.

Kepala Seksi Pengendalian Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Hermanto,  mengakui adanya kepemilikan warga atas lahan tersebut. "Kalau mereka punya itu, tentu mereka punya dasar untuk mengajukan gugatan secara hukum. Hanya saja, kami tidak bisa memberikan rekomendasi atas kepemilikan tanah jika lahan miliknya itu ada pihak ketiga yang mendudukinya," katanya. (rin/har) (Sumber: www.fajar.co.id)